Ini Asumsi Makro RAPBN-P 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi XI DPR dengan pemerintah akhirnya menyepakati asumsi makro terkait fiskal dan moneter Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.  Target pertumbuhan ekonomi Indonesia disepakati 6,2-6,5 persen dan inflasi 6-7,2 persen.

"Keputusan Komisi XI menyepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia disepakati 6,2-6,5 persen dan inflasi 6-7,2 persen, namun ada catatan untuk sisi inflasi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz saat rapat kerja dengan pemerintah di Komisi XI DPR Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Harry menambahkan, setiap fraksi, khususnya dari partai politik besar di Komisi XI, berbeda pendapat soal angka inflasi. Pandangan masing-masing fraksi ini akan disertakan dalam catatan Komisi XI yang kemudian akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengharapkan inflasi bisa 6 persen. Catatannya bisa mendorong perbaikan efisiensi belanja serta penyerapan APBN.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menginginkan angka inflasi bisa dijaga di level 6 persen. Dengan catatan, angka kemiskinan bisa ditekan, nilai tukar petani serta indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat sehingga tidak akan membebani masyarakat.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga meminta inflasi bisa di 6 persen. Dengan catatan, pihaknya menginginkan setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja minimal 450.000 tenaga kerja.

Adapun fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) inflasi 7,2 persen. Sementara Fraksi Golkar inflasi sebesar 6,8-7 persen dengan catatan pemerintah harus lebih serius menekan angka inflasi. Sementara Fraksi Partai Demokrat akan konsisten dengan apa yang telah disampaikan pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,2 persen dan inflasi 7,2 persen.

Menanggapi catatan tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri tetap mempertahankan agar pertumbuhan ekonomi sepanjang 2013 sebesar 6,2 persen serta inflasi tetap 7,2 persen. "Kami akan tetap pertahankan itu," kata Chatib.

Chatib menambahkan apa yang disampaikan Komisi XI tetap masih dalam rentang target yang disampaikan pemerintah sendiri. Pemerintah pun sudah memitigasi apabila risiko inflasi bisa lebih tinggi dari target yang disampaikan

"Kita memakai angka Bank Indonesia (BI) dengan target inflasi 7,76 persen. Kami akan jamin pasokan suplai barang hingga distribusi barang untuk meredam inflasi," tambahnya.

Untuk nilai tukar, disepakati Rp 9.600 per dollar AS dan imbal hasil Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5 persen.

Dampak BBM, tarif angkutan dipastikan naik

Inin Nastain

Sindonews.com - Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium membuat ongkos angkot di Kabupaten Majalengka dipastikan naik.

Rencananya, ongkos angkot akan mengalami kenaikan dari Rp4 ribu menjadi Rp5 ribu. Ketua DPC Organda Kabupaten Majalengka, Djodjo Sutardjo mengatakan, pemberlakukan harga baru angkot tersebut akan dilakukan berbarengan dengan ditetapkannya kebijakan kenaikan harga BBM.

Besaran kenaikan tarif angkot tersebut dilakukan untuk semua trayek. "Sebelumnya, saat rencana kenaikan BBM beberapa waktu lalu, kami sudah membuat draf bahwa tarif angkot naik sebesar Rp1000 dari Rp4 ribu menjadi Rp5 ribu. Dan untuk isu sekarang ini, kami masih mengacu draf itu," jelas Djodjo, Senin (17/6/2013).

Terkait alasan besaran kenaikan yang diberlakukan di semua trayek, Djodjo menjelaskan hal tersebut atas pertimbangan jarak. Diungkapkan dia, trayek angkot di Kabupaten Majalengka rata-rata sepanjang 10 km.

"Ini berlaku untuk angkot saja. Dan kebetulan semua trayek angkot di Kabupaten Majalengka itu jaraknya sekitar 10 km. Adapun untuk bus yang trayeknya ke luar Kabupaten Majalengka itu nantinya diatur provinsi,” ungkap dia.

kenaikan harga bahan-bahan pokok 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan-bahan pokok (sembako) menjelang bulan puasa tahun ini.

Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Indonesia Srie Agustina mengakui kalau ketika bulan puasa, terjadi kenaikan harga-harga bahan sembako.

“Kenaikannya antara 5 sampai 7 persen dan itu wajar karena masih dibawah 10 persen,” ujar Srie saat dihubungiRepublika, Jumat (14/6).

Meski demikian, bukan berarti pihaknya tidak turun tangan untuk mengantisipasi dan menekan kenaikan harga sembako. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi produsen dan retail untuk menambah pasokan sampai tiga kali lipat dibandingkan biasanya.

“Intinya mereka menyatakan siap dan bagaimana pasokan terjamin. Intinya mereka sudah memasok,” tuturnya.Sehingga, dia menambahkan, kalau pasokan-pasokan tersedia di pasar, otomatis harga barang sulit untuk naik.